Koran Digital <korandigital@gmail.com>,11 Feb.2012

SECARA umum perkembangan ekonomi tidak menguntungkan bagi buruh karena ada dualisme ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang berjalan cepat, seperti sektor keuangan, transportasi, perhotelan, perdagangan, dan pertambangan. Namun, pada sisi lainnya terdapat sektor tradisional yang mandek dan stagnan sehingga menghambat perkembangan kesejahteraan pekerja, terutama di sebagian sektor industri dan perdagangan.

Dualisme yang tampak pada dua wajah ekonomi menampakkan kesenjangan yang sangat lebar antara sektor modern yang tumbuh pesat dengan sektor tradisional yang lamban.

Kondisi itu menyebabkan tenaga kerja juga terbelah dua, yang terampil dengan upah yang tinggi dan yang tidak terampil dengan upah rendah. Yang terakhir berkelompok di sektor informal dan bergeser keluar masuk ke sektor industri, yang sekarang pertumbuhannya rendah. Akibatnya upah tenaga kerja tidak terampil sangat rendah.

Kompleksitas seperti itulah yang sesungguhnya terjadi pada wajah ekonomi kita. Jadi, masalah kebijakan merupakan akar masalah utama dari tekanan upah buruh rendah karena kebijakan ekonomi absen, utamanya pada kebijakan industri, pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja. Ekonomi tumbuh karena pasar, modal masuk yang besar, dan momentum yang bergeser dari Eropa dan Barat ke Asia. Peranan pemerintah absen untuk menjembatani yang modern dan tradisional itu sehingga industri padat karya tidak berkembang.

Suplai tenaga kerja jauh lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia karena absen kebijakan tadi. Karena ekses pasokan tenaga kerja berlebih, upah tertekan ke bawah. Industri dalam negeri juga dibiarkan terpukul oleh impor produk China yang pesat hampir satu dekade terakhir. Kondisi itu menyebabkan industri terpukul dan menekan upah buruh lebih rendah lagi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga alpa karena membiarkan lembaga negara justru menjadi benalu bagi dunia usaha karena mempraktikkan sogok, yang justru menjadi beban berat bagi dunia usaha.

Jadi, beban biaya transaksi merupakan faktor utama, yang menyebabkan sebagian dari perusahaan kurang mampu membayar upah buruh minimum.

Biaya transaksi tersebut biasa disebut biaya siluman, yang terlihat sangat mengakar di berbagai lini lembaga pemerintah. Indikasi sogok sudah menjadi endemik, yang meluas, tetapi dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

Jadi, akar masalah dari tekanan upah buruh yang rendah tidak lain ialah negara, birokrasi, dan pemerintah, yang gagal menciptakan iklim usaha yang kondusif dan gagal membangun kesempatan kerja yang lebih luas. Negara membiarkan

terjadi demoralisasi di bawah sehingga lembaga negara terus menjadi benalu dunia usaha dan rakyat secara bersamaan.

Selain masalah biaya siluman tadi, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan kebijakan pengembangan iklim usaha secara keseluruhan yang kondusif dan mendukung dunia usaha. Peringkat iklim usaha Indonesia berada di jajaran paling rendah di dunia, yang mengindikasikan peranan negara untuk mendukung dunia usaha sangat rendah.

Dalam dua tahun terakhir, peringkat iklim usaha Indonesia justru menurun dari peringkat ke-126 ke peringkat 129.

Itu menunjukkan kelembagaan birokrasi pemerintah dan aspek lainnya sangat tidak mendukung dunia usaha. Sebagai contoh, perizinan untuk memulai usaha cukup diselesaikan dalam waktu tiga hari di Singapura atau Malaysia.

Namun, di Indonesia perizinan seperti itu merupakan neraka bagi UKM, sangat rumit, dan menyebalkan. Perizinan tersebut memerlukan waktu tidak kurang dari dua bulan atau bahkan lebih.

Faktor negara ialah faktor yang mengganggu, yang merupakan lingkaran setan tanpa penyelesaian. Seandainya negara berperan positif, permasalahan buruh, pengangguran, kesejahteraan, dan kesenjangan yang terjadi pada saat ini bisa diatasi atau setidaknya bisa dikurangi.

Jadi, kunci berbagai permasalahan ekonomi di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat ini berakar pada faktor negara. Kunci penyelesaiannya kembali pada negara, bagaimana menyelesaikan masalah dirinya sendiri.

source : http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/02/11/didik-j-rahbini-akar-masalah-upah-buruh-rendah/

Koran Digital <korandigital@gmail.com>,11 Feb.2012

SECARA umum perkembangan ekonomi tidak menguntungkan bagi buruh karena ada dualisme ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang berjalan cepat, seperti sektor keuangan, transportasi, perhotelan, perdagangan, dan pertambangan. Namun, pada sisi lainnya terdapat sektor tradisional yang mandek dan stagnan sehingga menghambat perkembangan kesejahteraan pekerja, terutama di sebagian sektor industri dan perdagangan.

Dualisme yang tampak pada dua wajah ekonomi menampakkan kesenjangan yang sangat lebar antara sektor modern yang tumbuh pesat dengan sektor tradisional yang lamban.

Kondisi itu menyebabkan tenaga kerja juga terbelah dua, yang terampil dengan upah yang tinggi dan yang tidak terampil dengan upah rendah. Yang terakhir berkelompok di sektor informal dan bergeser keluar masuk ke sektor industri, yang sekarang pertumbuhannya rendah. Akibatnya upah tenaga kerja tidak terampil sangat rendah.

Kompleksitas seperti itulah yang sesungguhnya terjadi pada wajah ekonomi kita. Jadi, masalah kebijakan merupakan akar masalah utama dari tekanan upah buruh rendah karena kebijakan ekonomi absen, utamanya pada kebijakan industri, pemerataan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja. Ekonomi tumbuh karena pasar, modal masuk yang besar, dan momentum yang bergeser dari Eropa dan Barat ke Asia. Peranan pemerintah absen untuk menjembatani yang modern dan tradisional itu sehingga industri padat karya tidak berkembang.

Suplai tenaga kerja jauh lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia karena absen kebijakan tadi. Karena ekses pasokan tenaga kerja berlebih, upah tertekan ke bawah. Industri dalam negeri juga dibiarkan terpukul oleh impor produk China yang pesat hampir satu dekade terakhir. Kondisi itu menyebabkan industri terpukul dan menekan upah buruh lebih rendah lagi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga alpa karena membiarkan lembaga negara justru menjadi benalu bagi dunia usaha karena mempraktikkan sogok, yang justru menjadi beban berat bagi dunia usaha.

Jadi, beban biaya transaksi merupakan faktor utama, yang menyebabkan sebagian dari perusahaan kurang mampu membayar upah buruh minimum.

Biaya transaksi tersebut biasa disebut biaya siluman, yang terlihat sangat mengakar di berbagai lini lembaga pemerintah. Indikasi sogok sudah menjadi endemik, yang meluas, tetapi dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

Jadi, akar masalah dari tekanan upah buruh yang rendah tidak lain ialah negara, birokrasi, dan pemerintah, yang gagal menciptakan iklim usaha yang kondusif dan gagal membangun kesempatan kerja yang lebih luas. Negara membiarkan

terjadi demoralisasi di bawah sehingga lembaga negara terus menjadi benalu dunia usaha dan rakyat secara bersamaan.

Selain masalah biaya siluman tadi, pemerintah Indonesia belum berhasil menyelesaikan kebijakan pengembangan iklim usaha secara keseluruhan yang kondusif dan mendukung dunia usaha. Peringkat iklim usaha Indonesia berada di jajaran paling rendah di dunia, yang mengindikasikan peranan negara untuk mendukung dunia usaha sangat rendah.

Dalam dua tahun terakhir, peringkat iklim usaha Indonesia justru menurun dari peringkat ke-126 ke peringkat 129.

Itu menunjukkan kelembagaan birokrasi pemerintah dan aspek lainnya sangat tidak mendukung dunia usaha. Sebagai contoh, perizinan untuk memulai usaha cukup diselesaikan dalam waktu tiga hari di Singapura atau Malaysia.

Namun, di Indonesia perizinan seperti itu merupakan neraka bagi UKM, sangat rumit, dan menyebalkan. Perizinan tersebut memerlukan waktu tidak kurang dari dua bulan atau bahkan lebih.

Faktor negara ialah faktor yang mengganggu, yang merupakan lingkaran setan tanpa penyelesaian. Seandainya negara berperan positif, permasalahan buruh, pengangguran, kesejahteraan, dan kesenjangan yang terjadi pada saat ini bisa diatasi atau setidaknya bisa dikurangi.

Jadi, kunci berbagai permasalahan ekonomi di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat ini berakar pada faktor negara. Kunci penyelesaiannya kembali pada negara, bagaimana menyelesaikan masalah dirinya sendiri.

source : http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/02/11/didik-j-rahbini-akar-masalah-upah-buruh-rendah/

Tutorial disclaimer image (with freebies)

Tutorial Blog curtain (with freebies)

Tutorial Twitter box

Blogskin code 1